Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan baru kasus dugaan suap pengurusan APBN 2016 Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) untuk proyek jalan di Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, serta wilayah lainnya. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Iskak menjelaskan, persoalan sangkaan suap dengan terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir (pemberi suap) serta empat tersangka penerima suap alami perkembangan penting. Karenanya sejak mulai beberapa lain waktu di buka penyelidikan baru. Lantaran KPK yakini pemberi suap tidak sekedar Khoir serta penerima tidak sekedar empat orang. " Penyelidikan di antaranya termasuk berkenaan realita persidangan Abdul Khoir, " kata Yuyuk pada Koran Sindo, Minggu 24 April 2016. Empat penerima suap yang dimaksud yakni anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP yang waktu ini dipecat Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V yang telah dirotasi ke Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto, Dessy Ariyati Edwin (ibu rumah tangga), dan Julia Prasetyarini (agen asuransi PT Allianz Insurance Life). Yuyuk menyambung, penyelidik udah memintai info berapa pihak terperiksa untuk keperluan penyelidikan. Di antaranya, Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia yang dimintai info pada Kamis (21/4). Namun Yuyuk belum tahu apa yang ditanya penyelidik pada Yudi. Dia belum dapat memastikan apakah Yudi bisa ditersangkakan. " Permintaan info pada Yudi Widiana perihal penyelidikan. Jadi masih tetap penyelidikan yang materinya belum bisa di informasikan, " bebernya. Dia mengimbuhkan, untuk kepentingan penyidikan selanjutnya bakal dipanggil lagi lebih dari satu terperiksa untuk diperintahi info. Namun Yuyuk belum tahu siapa lagi yang akan dipanggil seterusnya. Apakah itu dari unsur anggota/pimpinan DPRD atau pejabat Kementerian PUPR atau pihak pengusaha. " Belum ada beritanya, " tandas Yuyuk. Seandainya menunjuk realita persidangan Abdul Khoir yang diselidiki, jadi bisa dipandang dari kesaksian Damayanti, Komisaris Utama PT Cahayamas Perkasa So Kok Seng dengan sebutan lain Asenk dengan sebutan lain Tan Frenky Tanaya, Direktur PT Sharleen Raya (Jeco Grup) Hong Arta John Alfred, serta Jailani Paranddy bertindak sebagai tenaga pakar tenaga pakar anggota DPR Komisi V Fraksi PAN sekaligus Ketua Komisi V DPR 2009- 2014 Yasti Soepredjo Mokoagow. Empat saksi kunci ini menungkap banyak hal. Pertama, jatah serta fee kira-kira lebih 10 anggota serta pimpinan Komisi V. Menunjuk kesaksian Damayanti, ada jatah program aspirasi dalam bentuk proyek untuk anggota sebesar Rp50 miliar, ketua grup fraksi (kapoksi) Rp100 miliar, serta jatah lima pimpinan. Namun nilai jatah untuk pimpinan Komisi V berjumlah lima orang tak diketahui Damayanti. Peruntukan fee untuk masing-masing dibandrol 6-8 % dari total nilai proyek. Jatah proyek dialokasikan dengan memanfaatkan kode menurut dapatkan nada di parlemen. Contohnya untuk PDIP, Kode 1. Damayanti peroleh jatah berkode 1E. Mereka yang mendapatkan jatah proyek tidak hanya Damayanti di antaranya yaitu, Budi Supriyanto, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB yang juga Ketua DPW PKB Provinsi Lampung Musa Zainudin, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PAN yang juga Wakil Ketua Umum DPP PAN Sektor Infrastruktur Andi Taufan Tiro, serta anggota Komisi V dari Fraksi PKB Mohamad Toha. Seterusnya, anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP Yoseph Umar Hadi serta Syukur Nababan, anggota Komisi V dari Fraksi PAN A Bakri, dan lima pimpinan Komisi V. Empat di antaranya, Ketua Komisi V dari Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis, Wakil Ketua dari Fraksi Partai Demokrat Michael Wattimena, Yudi Widiana Adia, Wakil Ketua dari Fraksi PDIP Lasarus. Ke-2, Asenk membenarkan telah memberikannya Rp2, 5 miliar pada Yudi Widiana Adia lewat anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS sekalian bekas tenaga pakar DPR Muhammad Kurniawan. Asenk juga memberikannya Rp3 miliar pada Kurniawan dikarenakan Kurniawan mengaku dapat mengamankan perkara Asenk di KPK. Ketiga, Jailani Paranddy menegaskan ada total Rp12 miliar duit suap yang di dapatkan Khoir pada Andi Taufan Tiro (Rp3, 9 miliar) serta Musa Zainuddin (lebih Rp7 miliar). Dari total Rp12 miliar itu, Rp1, 3 miliar jadikan jatah untuk Jailani (Rp650 juta), Henock Setiawan dengan sebutan lain Rino (Rp500 juta), serta Quraish Luthfi bertindak sebagai Kepala Unit Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional I Maluku Utara pada BPJN IX (Rp150 juta). Ke empat, Hong Arta John Alfred menegaskan ada total sekitaran Rp10, 6 miliar yang diberikan Alfred, Khoir, Asenk, Direktur PT Putra Papua Mandiri Henock Setiawan dengan sebutan lain Rino, serta Charles Fransz dengan sebutan lain Carlos pada Kepala BPJN IX Kementerian PUPR yang membawahkan Maluku serta Maluku Utara, Amran HI Mustary buat pengamanan proyek-proyek PUPR.