Pemerintah Indonesia harus dapat menghambat agar penculikan pada warga negara Indonesia (WNI) oleh grup Abu Sayyaf tak terulang kembali. Caranya yaitu dengan membantuk Dewan Keamanan Nasional. Dewan Keamanan Nasional dapat bertugas membatasi agar penculikan itu tidak sampai ke lokasi Filipina. " Penculikan itu kan di laut, nah begitu tahu ada penculikan segera dicegat. Jangan sempat masuk ke Filipina. Bila telah masuk ke sana, usai. Kita tak dapat berbuat apa-apa, " tutur Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said dalam diskusi bertema 'BLBI yang Nyaris Terlupa' di Jakarta, Sabtu (23/4). Ketidakberdayaan Indonesia membebaskan sandera Abu Sayyaf bukan hanya lantaran negara tak punyai keterampilan militer. Namun demikian, hal itu karena konstitusi Filipina tak memperbolehkan militer asing beroperasi disana. " Secanggih apa pun militer kita, tentu saja kemungkinan kecil kirim mereka ke Filipina, " kata Salim. Seolah tidak miliki cara lain, Indonesia bakal membayar duit tebusan untuk membebaskan 10 WNI yang disandera Abu Sayyaf. Duit tebusan itu bakal dibayarkan oleh perusahaan tempat banyak sandera bekerja. Perusahaan sepakat membayar 50 juta peso atau setara Rp 37, 7 miliar untuk membebaskan 10 WNI itu. Untuk empat orang yang ditahan lainnya, pemerintah masih tetap coba melaksanakan kontak serta mendeteksi tempat keberadaan mereka.