Jakarta — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan semua pekerjaan yang ia lakukan, termasuk juga kebijakan moratorium kapal eks pemilik asing, larangan bongkar muat kapal di dalam laut, serta pengaturan sertifikasi kapal, sudah mendapat restu Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Susi ini sekalian menjawab surat dari Wakil Presiden Juiceuf Kalla yang memohon Susi mengevaluasi beragam kebijakannya di bidang kelautan serta perikanan.

“Semua pekerjaan saya tentu didiskusikan dengan Pak Presiden, ” tutur Susi di Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Sesungguhnya, moratorium kapal eks yang memiliki asing telah selesai pada 31 Oktober 2015, tetapi, Menteri Susi tetaplah melarang kapal eks yang memiliki asing beroperasi, sebab, izin kapal-kapal itu sudah selesai serta tak akan diperpanjang.

Sesaat, dalam suratnya, Wakil Presiden Juiceuf Kalla menilainya, kebijakan Susi sudah bikin beberapa ribu kapal nelayan yang besar, baik kapal eks yang memiliki asing ataupun kapal nasional, tak dapat beroperasi.

Mengakibatkan
penambahan angka kemiskinan berlangsung di Bitung, Sulawesi Utara, serta pengangguran di Maluku.

Diluar itu, karena banyak kapal tak beroperasi, supply ikan ke industri pemrosesan ikan menyusut di Bitung.

“Semua info yang dikumpulkan Pak JK berdasar pada kenyataan lapangan serta info dari tangan pertama waktu kunjungan ke Banda, Tual, serta Bitung, termasuk juga penambahan angka kemiskinan di Maluku serta Sulawesi Utara, sumbernya dari gubernur setempat, ” tutur Juru Bicara Wakil Presiden Juiceuf Kalla, Husain Abdullah.

surat jk

Berkaitan temuan Wakil Presiden Juiceuf Kalla mengenai banyak unit pemrosesan ikan (UPI) yg tidak beroperasi di Bitung, Susi menyampaikan kalau hal semacam itu telah lama berlangsung.

Sampai kini, dia menjelaskan, banyak unit pemrosesan ikan didirikan di Bitung cuma untuk pelengkap untuk memperoleh izin penangkapan ikan.

“Dulu, untuk memperoleh izin kapal menangkap ikan di Indonesia, pihak asing mesti buat UPI hingga banyak UPI yang sebenarnya bukanlah di bangun untuk dioperasikan. Banyak UPI sudah jadi serta bertahun-tahun juga tak operasi lantaran maksudnya bukanlah untuk pemrosesan, ” ucap Menteri Susi Pudjiastuti.

http://www.beringinjayapost.com/2016/03/menteri-pertahanan-dan-presiden-sangat.html