Makassar – MOI.COM,- Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DPK Provinsi Sulawesi Selatan bergeliat di tahun 2023 ini untuk menerapkan JIKN dan SIKN.
Apa itu JIKN dan SIKN ?
JIKN adalah Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Jaringan merupakan suatu informasi kearsipan berbentuk digital (portal web) yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi kearsipan yang dikelola oleh lembaga kearsipan nasional, lembaga kearsipan daerah, lembaga kearsipan arsip perguruan tinggi, serta lembaga dan kementerian di pusat maupun daerah. Informasi kearsipan yang tersedia adalah informasi yang bersifat terbuka yang berasal dari khazanah arsip statis dan arsip dinamis
SIKN adalah Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang merupakan sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional.
Turunan dari keduanya adalah Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI merupakan aplikasi yang diluncurkan pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
Adapun dasar hukum terkait ketiga sistem tersebut adalah UU nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), juga ada PP nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU no 43.
Terkhusus di Sulsel ada Perda nomor 3 tahun 2010 tentang Kearsipan, juga Peraturan Gubernur terkait Kearsipan.
Hal ini diterangkan oleh Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Sulawesi Selatan Dr. H. Basri, S.Pd., M.Pd ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (31/1/2023).
Menurutnya penerapan SIKN, JIKN serta Srikandi adalah hal wajib bagi pengelola pemerintahan.
“Karena hal ini sangat penting artinya bagi transparan, akuntabilitas dan juga kecepatan dalam mengakses informasi pemerintah,” ucapnya.
“Apalagi kita di Sulsel ini, memiliki banyak khasanah yang harus diketahui bukan hanya untuk konsumsi dalam negeri akan tetapi dunia. Kita ketahui, Sulsel itu memiliki sejarah kebesaran masa lalu, dimana Sulsel dalam hal ini Kerajaan Gowa merupakan jalur rempah dan bandar besar di kawasan timur Indonesia,” ulasnya lagi.
“Dari sisi keanekaragaman kuliner di Sulawesi Selatan itu juga perlu diketahui oleh dunia, tentu solusi semua itu adalah SPBE melalui SIKN dan JIKN,” tegas Ketua Asosiasi Arsiparis Indonesia Sulsel ini.
“Itu dari sisi SIKN dan JIKN, untuk Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) merupakan aplikasi kearsipan dinamis ini, kita di Sulsel sudah sejak dua tahun lalu telah melakukan sosialisasi dan telah banyak tenaga-tenaga kita di Kearsipan untuk belajar menggunakan aplikasi Srikandi ini. Srikandi ini sendiri adalah jaringan informasi kearsipan dinamis berupa persuratan secara elektronik jadi tanpa kertas lagi,” bebernya.
“Kelak di pertengahan 2023 ini, apabila semua daerah telah siap, maka kepala daerah baik itu gubernur, wali kota atau bupati dapat memantau surat masuk atau keluar di jarinya saja atau melalui HP. Ini tentu sangat memaksimalkan kinerja aparatur pemerintah dan tentu kita akan mendapatkan sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, jauh dari kolusi korupsi dan nepotisme (KKN) karena semua secara elektronik,” tambah mantan Ketua KNPI Makassar ini.
“Tentu hulunya adalah bagaimana SIKN, JIKN maupun Srikandi yang merupakan sistem kearsipan dapat mewujudkan kearsipan adalah merupakan memori kolektif bangsa,” pungkasnya. **
